SPP Minta ATR/BPN Tertibkan Tanah Eks HGU Bunter Sukadana Ciamis

0
251
SPP Minta ATRBPN Tertibkan Tanah Eks HGU di Ciamis

Ekspose.ID – Serikat Petani Pasundan (SPP) meminta Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan inventarisasi dan penertiban terhadap tanah-tanah eks HGU (Hak Guna Usaha) di Kabupaten Ciamis, salah satunya di Bunter, Sukadana.

Kordinator Politik dan Hukum SPP, Daniar Rachmanjani, SH., menjelaskan, upaya menginventarisasi dan menertibkan masalah pertanahan tersebut memiliki tujuan.

“Tujuannya yakni mempersempit peluang-peluang tindakan kriminal,” katanya.

Kekhawatiran Daniar beralasan, pasalnya belum lama ini terjadi tindak kriminal atau kasus hukum yang menyeret masyarakat lapisan bawah.

Menurut Daniar, kasus hukum yang kemudian menyeret masyarakat lapisan bawah tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi.  

“Tidak perlu terjadi, jika pemegang HGU Bunter juga taat terhadap hukum,” katanya.

Baca:  Kasus Mantan Dekan FIKes Unigal Terus Menggelinding

Daniar menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 18 menyebutkan, pemegang HGU berkewajiban untuk membongkar bangunan atau aset.

Khususnya, lanjut Daniar, ketika hak pengelolaan terhadap HGU Bunter tersebut sudah habis dan dikembalikan ke negara.

Diakui Daniar, insiden yang menjerat masyarakat tersebut terjadi lantaran informasi mengenai masa HGU tanah di wilayah Bunter itu sudah habis.

Di masa pandemi corona seperti saat ini, masyarakat lapisan bawah yang terkena imbas secara ekonomi, masih memiliki tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Kasus yang diakibatkan soal sengketa tanah seperti ini jangan hanya dilihat dari satu sisi. Ini hubungannya dengan ekonomi sosial. Penanganannya harus melalui ruang yang lebih luas,” tandasnya.

Baca:  Rumah Makan di Ciamis Dapat Bright Gas Gratis dari Pertamina

Menurut Daniar, penanganan masalah tersebut bisa dilakukan melalui Tim Terpadu Penanganan Masalah Pertanahan Tingkat Kabupaten Ciamis.

Daniar menyebutkan, Tim Terpadu Penanganan Masalah Pertanahan Tingkat Kabupaten Ciamis merupakan wadah resmi yang dibentuk berdsarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Ciamis.  

“Jangan korbankan masyarakat lapisan bawah. Mari gunakan wadah yang melibatkan pemerintah dan stakeholder ini untuk berdiskusi menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya.

Namun demikian, Daniar juga kembali mempersoalkan dugaan upaya pemindahan pengelolaan aset Eks HGU Bunter Sukadana.

Pasalnya, dari hasil investigasi yang dilakukan SPP, Daniar menduga pemegang HGU berupaya mengambil keuntungan dari proses tersebut.

Menurut Daniar, proses peralihan tanpa melalui proses lelang dan proses pendaftaran di Kantir ATR/BPN dilarang keras.

Baca:  Rumah Warga di Desa Cicapar Banjarsari Ciamis Terancam Longsor

“Ini menyalahi aturan dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku,” tandasnya.

Daniar menambahkan, ketentuan tersebut juga diatur melalui PP Nomor 40 tahun 1996. Isinya menyebutkan bahwa peralihan hak tanpa proses lelang dan pendaftaran kepada kantor ATR/BPN dilarang. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here