Penghargaan UHC – Yogyakarta Kembali menorehkan prestasi dengan Raihan penghargaan UHC atau Universal Health Coverage dari Wakil Presiden RI Maáruf Amin.
KGPAA Paku Alam X selaku Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menerima penghargaan tersebut di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa.
UHC award merupakan sebuah penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil mewujudkan implementasi JKN-KIS dengan cakupan kepesertaan lebih dari 95% dari total penduduk.
Pada penghargaan kali ini, terdapat total 22 provinsi serta 334 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia berhasil mendapatkan penghargaan ini.
Usai menerima penghargaan, Paku Alam X mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat atas penghargaan tersebut.
Penghargaan UHC ini sebagai salah satu bukti bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil menjadi salah satu provinsi yang dapat mewujudkan implementasi JKN-KIS di wilayahnya.
Tak tanggung-tanggung, cakupan kepesertaan di wilayah Yogyakarta mencapai lebih dari 95 persen dari total penduduk.
Lebih lanjut, Wabup mengatakan bahwa penghargaan UHC tersebut bukan sekedar prestasi dan pencapaian pemerintah DIY namun merupakan persentase Masyarakat DIY.
Penghargaan UHC Untuk Yogyakarta
Pada kesempatan itu, Sri Paduka mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat DIY sudah memiliki kesadaran untuk memanfaatkan fasilitas pemerintah terkait dengan jaminan Kesehatan.
Sebanyak 3.599.607 jiwa penduduk DIY telah terdaftar sebagai peserta program JKN-KIS dari total penduduk 3.677.522 jiwa atau sebesar 97.88% terhitung sejak 1 Maret 2023.
UHC di masing-masing wilayah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta juga hampir memiliki cakupan di atas 95%
Jumlah ini juga menunjukan akses layanan Kesehatan yang semakin terbuka bagi seluruh warga DIY tanpa adanya hambatan finansial.
Baik dalam upaya promotive, preventif, kuratif serta upaya rehabilitative yang efektif serta efisien.
Wakil Gubernur DIY juga menyampaikan harapannya agar penghargaan UHC ini dapat menjadi semangat baru bagi pemda DIY untuk meningkatkan layanan dan perlindungan Kesehatan.
Lebih lanjut, Sri Paduka juga mengungkapkan harapannya agar di tahun 2024 seluruh masyarakat DIY sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
Harapan ini tak terlepas dari target pemerintah pusat dan pencapaian RPJMN 2022-2024, lanjut Sri Paduka.
Sambutan Wakil Presiden dan Direktur Utama BPJS Kesehatan
Wakil Presiden, Maáruf Amin dalam sambutannya menyampaikan rasa terimakasih dan memberikan apresiasi atas berbagai upaya dan kerja keras dari pemerintah daerah.
Pasalnya pemerintah daerah telah berupaya secara konsisten untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
JKN sendiri sudah menjadi salah satu program prioritas nasional, terlebih dalam upayanya mengintegrasikan jaminan Kesehatan daerah ke dalam program JKN.
Sehingga dapat meningkat kualitas pelayanan dan perlindungan di bidang Kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Sementara Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan bahwa BPJS Kesehatan terus berupaya melakukan berbagai advokasi kepada pemerintah daerah.
Hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan masing-masing wilayah dengan program JKN-dan JKS.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga terus berupaya untuk semakin memperluas akses layanan Kesehatan baik dengan faskes tingkat pertama maupun tingkat lanjutan.
Ghufron melanjutkan, pihaknya telah mendorong kementrian dan juga pemda terkait dalam upaya pemenuhan sarana dan prasarana di daerah.
Tentunya hal ini bertujuan agar tercapainya mutu pelayanan kesehatan yang tersebar merata di seluruh wilayah.
